“Tuan-tuan kepala negeri Lebak, kita semua mengabdi raja Belanda. Tapi raja yang adil itu, yang ingin supaya kita melakukan kewajiban kita, jauh dari sini. Tigapuluh kali seribu kali seribu jiwa, ya, lebih dari itu, harus mematuhi perintahnya, tapi dia tidak bisa dekat kepada semua orang, yang tergantung pada kehendaknya.
Tuan besar di Bogor adil, dan ingin supaya tiap orang melakukan kewajibannya, tapi dia pun, meski berkuasa, dan memerintah segala yang berkuasa di kota-kota, dan segala yang tertua di desa-desa, menguasai balatentara dan kapal-kapal di lautan, dia pun tidak dapat melihat di mana berlaku ketidakadilan, sebab ketidakadilan tetap jauh daripadanya.
Dan residen di Serang, yang adalah penguasa wilayah Banten di mana berdiam lima kali seratu ribu manusia, ingin supaya keadilan berlaku di daerahnya, dan supaya berlaku keadilan di swapraja-swapraja yang patuh kepadanya. Tapi di mana ada ketidakadilan, ia jauh daripadanya, dan orang yang melakukan kejahatan, bersembunyi dari pandangannya karena takut akan hukuman.
Dan tuan adipati yang adalah bupati Banten Selatan, ingin supaya hiduplah orang yang mencari kebaikan, dan janganlah hendaknya ada kenistaan di wilayah kekuasaannya.
Dan saya yang kemarin bersaksi kepada Tuhan Yang Mahakuasa, bahwa saya akan berlaku adil dan penuh kasih sayang, bahwa saya akan menjalankan keadilan tanpa ketakutan dan tanpa kebencian, bahwa saya akan menjadi “seorang asisten residen yang baik”.—saya pun hendak melakukan kewajiban saya.
Tuan-tuan kepala negeri Lebak, kita semua menginginkan itu.
Tapi jika ada orang di antara kita yang melalaikan kewajibannya untuk mencari keuntungan, yang menjual keadilan demi uang, atau yang merampas kerbau dari orang miskin, dan buah kepunyaan orang yang lapar …… siapa yang akan menghukumnya?
Jika salah seorang dari tuan-tuan mengetahuinya, tentu dia akan mencegahkan, dan bupati tidak akan membiarkan yang demikian terjadi dalam daerah kekuasaannya, dan saya pun juga akan mencegahnya di mana saya bisa, tapi apabila tuan tidak tahu, adipati tidak tahu, saya tidak tahu ……
Tuan-tuan kepala negeri Lebak, siapakah yang akan menjalankan keadilan di Banten Kidul?
Dengarkanlah saya, jika saya katakan kepada tuan, bagaimana akan dijalankan keadilan.
(Max Havelaar, 119-120 )
Isi “Pidato Lebak” ini dengan terang menunjukkan kepada kita bahwa Havelaar sebagai alter-ego Dekker sama sekali tidak menentang praktik kolonialisme yang dilakukan bangsanya di Hindia, malahan dengan bangga mendukung hal itu sebagai sebuah tugas suci yang ia pikul dengan sukacita sebagai seorang pejabat kolonial. Sebab itu Dekker tidak pernah sekali pun menyalahkan kekuasaan kolonial, tetapi dengan penuh emosi menimpakan semua kesalahan kepada para penguasa bumiputra alias pejabat lokal terutama Bupati Lebak Raden Adipati Karta Natanagara. Padahal tuduhan penyalahgunaan kekuasaan (pemerasan terhadap penduduk) yang dilemparkannya kepada sang bupati, juga kepada Demang Parangkujang, Raden Wira Kusuma (yang tidak lain adalah menantu Raden Adipati Karta Natanagara) tersebut hanyalah semata-mata berdasarkan hasil pemeriksaannya atas nota-nota dan laporan yang ditinggalkan oleh Slotering, asisten residen sebelumnya.
Hanya dari dokumen-dokumen yang ia temukan inilah, disertai dengan kecurigaan-kecurigaan pribadinya sejak awal dan sejumlah aduan tidak jelas dari penduduk kepadanya (yang diceritakan lewat Stern), Havelaar kemudian membentuk suatu gambaran mengenai kesewenang-wenangan terhadap penduduk Lebak oleh Bupati dan kepala-kepala rendahan, terutama Demang Parangkujang. Kesewenang-wenangan itu, syahdan, disebabkan oleh pengeluaran mereka yang begitu besar untuk memelihara status dan wibawa mereka sebagai penguasa bumiputra sekaligus bangsawan, yang tidak sebanding dengan gaji mereka sebagai pejabat lokal. Simaklah percakapan Havelaar dengan Kontrolir Verbrugge berikut:
“Dan jika kasnya kosong, suatu hal yang sering terjadi, mereka ambil dari penduduk apa yang mereka suka,… betulkah itu?”
“Ya, betul.”
“Jadi, benar keterangan-keterangan yang saya dapat, tapi tentang itu kita bicara lagi nanti. Bupati yang bertambah tua itu, sejak beberapa tahun ingin berjasa dengan memberikan hadiah kepada orang-orang agama; dia banyak keluar uang untuk mengongkosi orang yang hendak pergi ke Mekah, dan mereka itu memberikan kepadanya kain-kain buruk pusaka, barang penangkal dan “jimat”. Bukankah begitu?”
“Ya, betul.”
“Nah, itulah yang menjadikannya begitu miskin. Demang Parangkujang, Raden Wira Kusama, adalah menantunya. Bupati sendiri malu mengambil apa-apa karena kedudukannya, tapi demang itulah,—dan bukan dia sendiri—yang berkuasa di rumah adipati dan meminta wang dan harga benda dari penduduk yang miskin, menarik mereka dari sawahnya sendiri untuk mengerjakan sawah bupati; dan bupati…… saya percaya bahwa ia ingin lain, tapi karena keadaan ia terpaksa mempergunakan cara-cara demikian. Tidak benarkah semua itu, Verbrugge?”
[…]
“Saya tahu. Itu artinya bahwa jauh lebih banyak pajak tanah yang dibayar, dari yang masuk kas negeri. Tapi sekarang saya akan tunjukkan apa yang kita ketahui berdua karena ditulis dengan huruf dan bukan dengan tanda-tanda. Ini:
12. Tentang penyalahgunaan penduduk oleh bupati-bupati dan kepala-kepala bawahan. (Tentang memiliki beberapa rumah atas kerugian penduduk), dan seterusnya”.
Jelas? Anda lihat, bahwa tuan Slotering adalah orang yang pandai mengambil inisatif; jadi, anda sebenarnya bisa bekerjasama dengan beliau. Dengar:
15. Bahwa banyak anggota keluarga, dan pesuruh-pesuruh kepala bumiputra yang tercatat dalam daftar pembayaran gaji, tapi sebenarnya tidak turut bekerja; sehingga mereka mendapat untung, atas kerugian orang-orang yang sungguh bekerja. Pun mereka dibiarkan memiliki secara tidak sah sawah-sawah, sedangkan yang boleh memilikinya hanyalah orang-orang yang turut menanaminya”.
Di sini ada satu nota lagi, ditulis dengan potlot. Lihatlah, di situ pun jelas sekali dikatakan:
Kemunduran rakyat Parangkujang hanya disebabkan karena penduduk disalahgunakan secara keterlaluan.”
Apa kata anda? Bukankah saya tidak begitu eksentrik, seperti kesan orang, jika saya mempermasalahkan keadilan, dan bukankah orang lain pun melakukan itu?”
(Max Havelaar, 128-129)
Puncak kegusaran Havelaar adalah saat Raden Adipati Karta Natanagara mengerahkan para penduduk (dengan jumlah yang melewati ketentuan) untuk membersihkan pekarangan demi menerima kunjungan Bupati Cianjur, keponakannya. Ini adalah kebiasaan para pembesar bumiputra dalam menerima kunjungan pembesar lain yang juga ia temukan dalam laporan Slotering.
Atas dasar inilah, dengan heroik lantaran merasa terpanggil untuk menegakkan keadilan bagi rakyat Lebak, pada 24 Februari 1856 Havelaar kemudian melayangkan pengaduan atas Raden Adipati Karta Natanagara dan Raden Wira Kusama kepada Residen Banten, Slijmering. Ia meminta keduanya diperiksa dan ditahan serta diadakan penyelidikan. Tetapi karena Havelaar menolak (dan tidak mampu) menunjukkan bukti-bukti tuduhannya tersebut, pengaduannya ditolak oleh atasannya. Havelaar pun lantas meneruskan pengaduannya ke pejabat di atas Slijmering, yaitu sang Gubernur Jenderal. Hasilnya bukan saja pengaduannya itu kembali ditolak, tetapi juga menyebabkan ia dipindahtugaskan dari jabatannya sebagai Asisten Residen Lebak.
Adapun alasan Havelaar tidak mau memberikan bukti kepada atasannya—sebagaimana yang disuarakan Stern—antara lain karena ia hendak melindungi sejumlah penduduk yang datang mengadu kepadanya. Apalagi para pengadu itu kerap menarik kembali aduan mereka karena takut kepada hukuman dari bupati dan para kepala lain, bahkan sebagian di antara mereka dikatakan telah melarikan diri dari Banten Kidul. Ketidakberanian para penduduk bersaksi inilah yang menurut Havelaar membuat asisten residen sebelumnya gagal memberantas keadaan buruk di Lebak meski telah mencobanya. Sementara, pemerintah Hindia Belanda baru akan bertindak apabila telah ada bukti-bukti nyata yang memaksa mereka untuk bertindak.
Pejabat sebelum Havelaar menginginkan kebaikan, tapi rupanya dia takut pula dapat amarah atasan, —dia banyak anak dan miskin pula,— karena itu dia hanya bicara saja dengan residen mengenai apa yang dia sendiri anggap kesalahan yang keterlaluan, dan tidak menyebutnya dalam laporan yang resmi. Dia tahu bahwa seorang residen tidak suka menerima laporan resmi tertulis yang tetap akan tinggal dalam arsipnya, dan kemudian akan dapat menjadi bukti bahwa orang telah tepat pada waktunya mengingatkannya kepada sesuatu kesalahan, sedangkan jika laporan itu disampaikan secara lisan, dia bisa saja tanpa risiko apa-apa melayani atau tidak melayani sesuatu pengaduan. Laporan lisan demikian biasanya disusul dengan panggilan terhadap bupati, yang tentu saja menyangkal segala tuduhan dan meminta bukti-bukti. Maka dipanggillah orang-orang yang begitu berani memasukkan pengaduan, dan sambil menyembah kaki adipati mereka minta ampun atas pengaduannya itu. “Tidak, kerbaunya tidak diambil begitu saja,mereka percaya bahwa akan dibayar harganya lipat ganda.” “Tidak, mereka bukannya dipanggil dari ladangnya, untuk bekerja tanpa bayaran di sawah-sawah kepunyaan bupati, mereka tahu betul bahwa adipati akan membayar mereka dengan royal kemudian.” “Mereka memasukkan pengaduan pada saat mereka kesal tanpa alasan, —mereka gila dan memohon supaya dihukum karena kekurangajarannya itu”…..
Mata tahulah residen alasan sesungguhnya dari penarikan kembali pengaduan itu, namun penarikan kembali itu memberinya kesempatan yang baik untuk mempertahankan bupati dalam jabatannya dan kehormatannya, dan dia sendiri tidak perlu “mempersulit” pemerintah dengan berita yang kurang baik, suatu tugas yang tidak enak. Pengadu-pengadu yang dakar itu dihukum dera dengan rotan, sang bupati tampil sebagai pemenang, dan sang residen kembali ke ibu kota, dengan perasaan senang bahwa ia telah “menyelesaikan” perkara itu dengan baik.
Tapi apa yang harus dilakukan asisten residen kalau keesokan harinya datang lagi pengadu-pengadu lain kepadanya? Atau, dan ini sering terjadi, kalau pengadu-pengadu itu juga menarik kembali pernyataan mereka? Apakah ia harus mencatat lagi perkara itu dalam laporannya, untuk membicarakan lagi dengan residen, untuk melihat lagi komedi yang sama dipentaskan, dengan akhirnya dianggap sebagai orang bodoh dan jahat yang selalu memajukan pengaduan dan selalu pula pengaduannya ditolak sebagai tidak beralasan? Dan apa jadinya dengan hubungan persahabatan yang begitu perlu antara kepala Bumiputera yang paling penting dengan pejabat Eropah yang pertama, jika pejabat itu selalu saja mendengarkan pengaduan-pengaduan palsu terhadap kepala Bumiputera itu? Dan terutama, apa jadinya dengan pengadu-pengadu malang itu, sesudah mereka kembali ke dusunnya, di bawah kekuasaan kepala distrik atau kepala kampung yang mereka adukan sebagai pelaksana kesewenang-wenangan sang bupati? (Max Havelaar, 235-236)
Poin penting dari kutipan di atas adalah Stern ingin mengatakan bahwa sesungguhnya Max Havelaar (berkat pengalaman dan wawasannya yang cukup luas) telah mengetahui semua risiko pengaduannya terhadap Bupati dan kemungkinan pengaduannya tersebut bakal ditolak oleh atasannya28. Bukankah sebagai pejabat pemerintah Hindia pada penugasan sebelumnya di Natal dan Ambon, ia telah berkali-kali dikecewakan?
Terlebih dalam kasus ini, kedudukan para pembesar pribumi seyogianya memang berada pada posisi yang cukup berarti di mata pemerintah kolonial. Seperti yang diingatkan oleh Dr. Gerard Termorshuizen dalam pengantarnya untuk Max Havelaar terjemahan H.B. Jassin: “[…] di bawah sistem Tanam Paksa yang berlaku waktu itu, ada apa yang disebut sistem pemerintahan dualistis, artinya suatu sistem di mana alat pemerintahan Eropa menyesuaikan diri kepada dan terutama bertumpu pada tradisi-tradisi pemerintahan bumiputera.
Pada prinsipnya penduduk tidak diperintah langsung, tapi dengan perantaraan kepala-kepalanya sendiri. Dalam tiap residensi, di samping residen ada bupati-bupati yang di dalam susunan feodal masyarakat Jawa memainkan peranan yang penting sekali. Haruslah ada alasan-alasan yang kuat sekali sebelum dilakukan tindakan terhadap raja bumiputera demikian. Tindakan semacam itu hanya dijalankan dalam keadaan yang terpaksa sekali dan tidak bisa dielakkan lagi29.”
Pertanyaannya: Jika Havelaar memang telah memahami risiko atas pengaduan tanpa buktinya terhadap Bupati Lebak—yang tidak berani diambil oleh asisten residen sebelumnya—mengapa ia begitu tergesa-gesa melayangkan aduan? Apakah sejak awal ia memang berniat mempertaruhkan kariernya demi rasa keadilannya yang terusik? Betulkah pengaduannya tersebut hanya didorong oleh rasa tanggung jawab tugasnya dan beban moral semata, atau ada motif lain yang tersembunyi? Benarkah ia (dengan istrinya Tine sebagai saksi) kerap didatangi secara mengendap-endap oleh para penduduk setempat untuk mengadukan nasib? Atau, itu hanyalah bagian dari khayalan pengarang saat menuliskan gugatannya dalam bentuk sebuah karya fiksi—sebagaimana sejumlah peristiwa lain dalam novel itu yang ternyata tidak sesuai dengan fakta sejarah?
Max Havelaar—sekali lagi perlu diingat—adalah sebuah novel yang ditulis dengan tujuan membersihkan nama dan kehormatan penulisnya sendiri. Karena itu, tidak heran jika ia dipenuhi dengan sanjungan puja-puji dan pembelaan terhadap Max Havelaar sang tokoh utama yang bukan lain adalah pembayangan diri Multatuli si pengarang, di mana sebagian pengalaman fiksional tokoh utama diangkat dari pengalaman nyata pengarangnya saat bertugas di Hindia Belanda.
Sebab itu, untuk menelaah novel Max Havelaar, seperti yang telah saya kemukakan, tidak bisa tidak kita harus merujuk ke biografi Eduard Douwes Dekker alias Multatuli selaku pengarang (terutama pada masa tugasnya sebagai asisten residen di Lebak) beserta sejarah besar yang melingkupinya. Ini hal yang tidak bisa dielakkan lantaran latar belakang penulisan novel Max Havelaar (yang diselesaikan hanya dalam waktu kurang-lebih tiga minggu itu) jelas tidak bisa dilepaskan dari faktor kekecewaan Dekker yang merasa telah diperlakukan secara tidak pantas oleh para atasannya.
Termasuk sang Gubernur Jenderal Hindia Belanda, A.J. Duymaer van Twist, yang bukan saja turut menolak laporan pengaduannya sebagaimana Residen Banten, tetapi juga enggan menerima kunjungannya selepas ia meminta berhenti dari jabatan sebagai Asisten Residen Lebak.
Akankah kita dapat membaca Max Havelaar jika pengaduan Dekker terhadap Bupati Lebak diterima dengan baik oleh Residen Banten dan Gubernur Jenderal sesuai dengan keinginannya? Tampaknya tidak. Sebab novel itu mungkin takkan pernah ia tulis sebagai upaya untuk memulihkan kehormatan diri; yang kemudian dikoar-koarkan oleh dirinya sendiri, para politisi, dan para pemujanya sebagai usaha untuk menyampaikan kebenaran, yakni telah terjadi penindasan oleh para pembesar bumiputra di pulau Jawa yang diabaikan oleh pemerintah Hindia Belanda. Padahal, sebagian dari cerita yang ia sampaikan melalui narator Stern tentang sepak terjang tokoh Havelaar hanyalah imajinasinya sebagai orang yang dikecewakan, yang memang sengaja dimasukkan untuk menopang pembelaan dan pencitraan dirinya, tetapi gagal ditopang oleh bukti-bukti sejarah.
Kefasihan Max Havelaar berpidato dalam bahasa Melayu contohnya, ternyata sekadar angan-angan pengarang. Sebab kenyataannya, pengetahuan Dekker dalam bahasa ini sangat terbatas (atau tidak cukup ia kuasai), sehingga mustahil dapat dipergunakannya dalam “Pidato Lebak” seperti yang kita temukan dalam narasi. Begitu pula dengan pernyataaan Havelaar bahwa Asisten Residen Lebak pendahulunya mati diracun, ternyata juga semata-mata prasangka Dekker30. Perkara ini bukan cuma ditegaskan dalam adegan-adegan kecurigaan dan ketakutan janda Slotering (seorang perempuan Indo-Belanda) terhadap para penduduk yang memasuki pekarangan rumah dinasnya (Nyonya Slotering masih tinggal dalam pekarangan itu, tetapi di sebuah rumah kecil terpisah), tetapi kemudian juga dikonfirmasi lewat percakapan langsung antara Havelaar dan Nyonya Slotering.
Hari sudah petang. Havelaar ke luar dari kamarnya dan mendapati Tine di Serambi muka menunggunya minum teh. Nyonya Slotering ke luar dari rumahnya dan rupanya hendak berkunjung ke rumah keluarga Havelaar, tapi tiba-tiba ia pergi ke pagar, dan mengusir seorang laki-laki yang baru saja masuk dengan gerak tangan yang tegas. Ia tetap berdiri sampai ia melihat laki-laki itu ke luar lagi, lalu ia berbalik, berjalan di tepi padang rumput, ke rumah Havelaar.
“Aku ingin tahu juga mengapa ia melakukan itu,” kata Havelaar, dan sesudah basa-basi tegur menegur, ia bertanya sambil berkelakar, supaya janda itu jangan salah paham bahwa ia tidak rela perempuan itu hendak berkuasa di pekarangan yang dahulu pekarangannya.
“Bagaimana, nyonya, coba katakan mengapa anda selalu mengusir orang-orang yang masuk ke pekarangan. Bagiaman kalau orang tadi itu penjual ayam, atau barang lain keperluan dapur?”
Di wajah nyonya Slotering nampak gerak kepedihan, yang tidak luput dari pandangan mata Havelaar.
“Ah, katanya, banyak orang jahat.”
“Memang, di mana-mana begitu, tapi kalau kita membikin susah orang lain, yang baik-baik pun tak mau datang lagi; …… cobalah, nyonya, ceritakan kepada saya mengapa anda begitu keras menjaga pekarangan.”
Havelaar memandang kepadanya, dan sia-sia mencoba membaca jawaban dalam matanya yang basah. Dia mendesak lagi meminta keterangan; …… janda itu menangis terisak-isak, katanya suaminya kena racun di Parangkujang, di rumah kepala distrik. (Max Havelaar, 303-304)
Bahkan lewat pengakuan janda Slotering bahwa suaminya kena racun di rumah kepala distrik Parangkujang ini, Dekker tanpa sungkan melemparkan tuduhan pembunuhan kepada Raden Wira Kusuma. Adapun alasan kenapa Slotering diracun tidak lain karena si mantan asisten residen mengetahui pemerasan terhadap penduduk yang dilakukan oleh Demang Parangkujang untuk kepentingan bupati dan mengancam akan melaporkannya kepada Gubernur Jenderal. Simaklah narasi Stern dalam dua kutipan di bawah ini:
“Dia mau adil, tuan Havelaar, kata perempuan malang itu melanjutkan, dia hendak mengakhiri penindasan terhadap penduduk yang menderita. Ia memperingati dan mengancam kepala-kepala, di rapat-rapat dan dengan surat, …… anda tentu telah menemukan surat-suratnya dalam arsip…..”
Memang betul. Havelaar telah membaca surat-surat itu, salinannya ada di depan saya.
“Ia selalu berbicara dengan residen, janda itu melanjutkan, tapi selalu sia-sia; umum mengetahui bahwa pemerasan terjadi untuk kepentingan bupati dan dilindungi oleh bupati, sedang residen tidak mau mengaduhkan bupati itu kepada pemerintah, maka hasil pembicaraan-pembicaraan itu hanyalah penganiayaan terhadap orang yang mengadu. Karena itu suami saya yang malang mengatakan bahwa jika tidak ada perbaikan sebelum akhir tahun, ia akan berhubungan langsung dengan gubernur jenderal. Itu terjadi bulan Nopember. Tidak lama sesudah itu ia melakukan perjalanan inspeksi, ia makan siang di rumah demang Parangkujang, dan tidak lama sesudah itu dibawa ke rumah dalam keadaan yang menyedihkan. Ia berteriak, sambil menunjuk perutnya, “api, api”, dan beberapa jam kemudian ia tidak ada lagi, orang yang semasa hidupnya selalu sehat walafiat.” (Max Havelaar, 304)
Dokter yang memeriksa Slotering itu bisa saja seorang dokter yang pandai, tapi dia bisa juga keliru dalam menilai gejala-gejala penyakit, di mana ia tidak menyangka sama sekali adanya kejahatan.
Betapapun juga, saya tidak dapat membuktikan bahwa pejabat yang mendahului Havelaar mati diracuni, karena Havelaar tidak diberi kesempatan untuk menjernihkan persoalan itu. Tapi saya dapat membuktikan bahwa orang sekelilingnya menganggap ia diracuni, dan bahwa persangkaan itu dihubungkan orang dengan keinginannya untuk memerangi ketidakadilan. (Max Havelaar, 305)
Betul, sebagai novel, Max Havelaar adalah sebuah karya fiksi. Sebagai karya fiksi, ia memiliki realitasnya sendiri (dalam teks) yang terpisah dari realitas milik pembaca di luar teks. Karena itu, sah-sah saja bagi seorang pengarang untuk menuliskan realitas fiksi dalam karangannya sesuai dengan daya imajinasinya, seganjil apa pun realitas fiksi tersebut. Betul pula kata Subagio Sastrowardoyo, bahwa dalam menelaah teks Max Havelaar kita memang tidak bisa memperlakukannya seperti dokumen sejarah sebagaimana yang dilakukan oleh sejumlah peneliti, lantaran hal itu cenderung bakal membuat kehadiran Max Havelaar sebagai karya sastra tergeser ke samping.
Namun, saya tidak setuju dengan pendapat Subagio bahwa Max Havelaar bisa saja hanya ditelaah sebagai karya sastra semata, terlepas dari maksud dan fungsinya sebagai pamflet politik, di mana penilaian kita nantinya hanya didasarkan pada ukuran betapa karya sastra itu menyakinkan serta memperdalam kesadaran batin kita, lepas dari persoalan apakah yang disajikan tepat benar atau tidak dengan kenyataan31.
Sebab masalahnya adalah kendati Max Havelaar ditulis dalam bentuk novel, Dekker sendiri tidak menginginkan karyanya cuma dibaca sebagai fiksi belaka melainkan lebih sebagai sebuah gugatan. Dengan kata lain, Max Havelaar di sini bagi pengarangnya adalah sebuah pamflet politik yang ditulis dalam bentuk novel, dan bentuk itu hanyalah medium.
Karena itu, keduanya tidaklah bisa dipisahkan begitu saja. Bukankah pernyataan “Het is geen roman, ‘t is een nanklacht” (Ini bukan novel, ini adalah gugatan) sendiri masih terus-menerus diulang dalam setiap perayaan ulang tahun buku Max Havelaar di negeri Belanda untuk menekankan betapa pentingnya aspek politik (protes) yang dilancarkan oleh Multatuli terhadap kebijakan pemerintah Belanda, di mana dirinya merasa telah dikorbankan?
Menimbang hal inilah, saya kira, meskipun Max Havelaar ditulis dalam bentuk novel yang menyebabkan ia dibaca sebagai karya fiksi, tetaplah tidak patut bagi Dekker untuk memasukkan berbagai khayalan yang ia jadikan sebagai bagian dari gugatan politik. Terlebih khayalan itu berbentuk tuduhan kriminalitas yang tampaknya dimaksudkan untuk menguatkan pengaduannya terhadap para pembesar bumiputra yang nama asli mereka sengaja ia pertahankan dalam novel.
Sekalipun penambahan bumbu-bumbu dalam karya sastra yang bertolak dari kisah nyata atau cerita sejarah memang merupakan kelaziman yang berguna untuk memperkaya isi cerita atau mendramatisasi peristiwa tetapi apa yang dilakukan Dekker terkait tuduhan tanpa bukti terhadap Demang Parangkujang (yang masih hidup pada masa itu) sebagai dalang kematian Slotering di atas, tidak bisa tidak, akan cenderung menjadi sebuah fitnah.
Catatan Kaki
28Lebih jauh lagi, dikatakan oleh Stern: “Dan Havelaar tahu semua itu! Dapatkah pembaca merasakan apa yang bergolak dalam hatinya, bila ia mengingat bahwa ia wajib menegakkan hukum, dan untuk itu bertanggungjawab kepada kekuasaan yang lebih tinggi dari kekuasaan suatu pemerintahan, yang mewajibkan hukum dan undang-undangnya, tapi tidak selalu suka menjalankannya? Dapatkah pembaca merasakan betapa itu terombang ambing oleh keragu-raguannya, —bukan keragu-raguaan tentang apa yang harus dilakukannya, tapi tentang cara melakukannya?”. Max Havelaar, 237.
29Lihat “Pendahuluan” Dr. Gerard Termorshuizen, Ibid, xi.
30Sastra Hindia Belanda dan Kita, 50.
31Sastra Hindia Belanda dan Kita47
Kepustakaan
Adipurwawidjana, Ari J. “Pola Narasi Kolonial dan Pascakolonial”. Jurnal Kalam, 14, 1999.
Alatas, Syed Hussein. 1989.Mitos Pribumi Malas. TerjemahanAhmad Rofie dan Zainab Kassim.Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Alcoff, Linda Martín.“The Problem of Speaking for Others”. Cultural Critique, Winter 1991-1992, pp. 5-32, dalam http://alcoff.com/content/speaothers.html, diakses 20/06/2022.
Ashcroft, Bill, Gareth Griffiths and Helen Tiffin. 2001. Post-Colonial Studies: The Key Concepts. London: Routledge.
Chabibah, Uswatul. “Sisi Lain Eduard Douwes Dekker: Pejabat yang Tak Pernah “Blusukan”” dalam https://tirto.id/sisi-lain-eduard-douwes-dekker-pejabat-yang-tak-pernah-blusukan-gan6, diakses 15/09/2021.
Defoe, Daniel. 2007. Robinson Crusoe. New York: Oxford University Press Inc.
Defoe, Daniel. 2010. Robinson Crusoe. Terjemahan Peusy Sharmaya. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
De Gier, dr. J. “Rilling door het land”, dalam https://www.digibron.nl/viewer/collectie/Digibron/id/tag: RD.nl,20100514:newsml_2c6b375cc8894fb9fb99e9dedf2c13a4, diakses 12/02/2022.
Dewi, Christiana. Max Havelaar dan Citra Antikolonial: Sebuah Tinjauan Poskolonial. Atavisme. Vol.11, No.1 2008, hlm. 23-37.
Erlang, Niduparas (ed.). 2018. Simposium: Pascakolonial dan Isu-isu Mutakhir Lintas Disiplin. Lebak:Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak.
Erlang, Niduparas (ed.). 2019. Membaca Ulang Max Havelaar. Yogyakarta: Cantrik Pustaka.
Faruk, Dr. 2007. Belenggu Pasca-Kolonial: Hegemoni & Resistensi dalam Sastra Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Klinkowitz, Jerome. “Metafiction” (26 July 2017) dalam https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190201098.013.546, diakses 15/02/2022.
Morton, Stephen Morton. 2008. Gayatri Spivak; Etika, Subaltern dan Kritik Penalaran Poskolonial. Terj. Wiwin Indiarti, SS, M.Hum. Yogyakarta: Penerbit Pararaton.
Multatuli. 2000 (Cet.8). Max Havelaar atau Lelang Kopi Maskapai Dagang Belanda. Terj. H.B. Jassin. Jakarta: Djambatan.
Nieuwenhuys, Rob. 2019. Mitos dari Lebak. Terj. Sitor Situmorang. Depok: Komunitas Bambu.
Peransi, David Albert. “Max Havelaar, Mitos Belanda yang Membuat Kita Terkecoh”. jurnalfootage.net dalam https://sites.google.com/site/nimusinstitut/max-havelaar, diakses 15/09/2021.
Philpott, Simon. 2003. Meruntuhkan Indonesia: Politik Postkolonial dan Otoritarianisme. Terjemahan Zuly Qodir dan Uzair Fauzan. Yogyakarta: LKiS.
Said, Edward W. 1995. Kebudayaan dan Kekuasaan: Membongkar Mitos Hegemoni Barat. Terjemahan Rahmani Astuti. Bandung: Mizan.
Said, Edward W. 2003. Orientalism. London: Penguin Books.
Said, Edward W. 2010.Orientalisme: Menggugat Hegemoni Barat dan Mendudukkan Timur Sebagai Subjek. Terjemahan Achmad Fawaid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Saparudin, Endin (ed.). 2021. Manis Tapi Tragis. Yogyakarta: Cantrik Pustaka.
Sastrowardoyo, Subagio. 1990. Sastra Hindia Belanda dan Kita. Jakarta: Balai Pustaka.
Toer, Pramoedya Ananta. “Best Story; The Book That Killed Colonialism”. The New York Times Magazine, 18 April 1999, Section 6, hal. 112, dalam https://www.nytimes.com/1999/04/18/magazine/best-story-the-bookthat-killed-colonialism.html, diakses 15/09/2021.
Waugh, Patricia.1984. Metafiction: The Theory and Practice of Self-Conscious Fiction. London & New York: Routledge.
Wikipedia. “Metafiction” dalam https://en.m.wikipedia.org/wiki/Metafiction, diakses 15/02/2022.
Wikipedia. “Uncle Tom’s Cabin” dalam https://en.m.wikipedia.org/wiki/Uncle_Tom’s_Cabin, diakses 03/07/2022.
Zook, Darren C. “Searching for Max Havelaar: Multatuli, Colonial History and the Confusion of Empire”.MLN 121 (2006), hlm. 1169-1189.