Pernahkah Anda menyadari ironi paling pedih saat mengonsumsi sebuah cerita distopia? Kita duduk nyaman, membolak-balik halaman demi halaman kehancuran atau menonton episode per episode, tanpa sadar bahwa cerita itu mungkin sedang menertawakan kita yang hidup di dunia nyata.
Perasaan itulah yang merayap pelan ketika menyelami dunia Nippon Sangoku; sebuah serial anime yang diadaptasi dari manga dengan judul yang sama. Matsuki Ikka tidak sedang menggambar kiamat fiksi ilmiah yang megah dengan ledakan meteor atau invasi alien. Ia melukiskan sesuatu yang jauh lebih sunyi dan menakutkan: anatomi keruntuhan dari sebuah bangsa yang kehabisan napas. Jepang di dalam cerita itu runtuh bukan karena musuh dari luar, melainkan karena mereka mati perlahan dari dalam akibat stagnasi ekonomi dan populasi yang menua. Karakter-karakternya tidak lagi bertarung untuk membangun kembali negara yang ideal; mereka bertahan hidup bagai binatang buas di atas bangkai sebuah peradaban yang kini dikuasai faksi-faksi feodal. Dalam cerita yang dibangun dalam anime tersebut, Jepang terpecah menjadi tiga bagian: Seii/Okuwa, Yamato, dan Buo. Setiap wilayah pecahan memiliki sistem pemerintahannya sendiri dengan gaya yang hampir sama: feodalisme kuno.
Dalam sejarah aslinya, Jepang dengan keberaniannya mampu bangkit dari krisis setelah mengalami kekalahan pada Perang Dunia 2. Ketika Nagasaki dan Hiroshima luluh lantah disebabkan bom atom yang diluncurkan pihak lawan, Jepang seperti mengalami reset total atas kehidupannya. Namun, ia tidak pernah terjatuh terus-menerus sebab fenomena yang hingga saat ini masih diingat sebagai tragedi pengeboman paling mengerikan dalam sejarah dunia itu. Seperit yang bisa kita saksikan saat ini, Jepang berada pada urutan kelima pada tangga ekonomi global. Produk Domestik Bruto (PDB) negara tersebut menyentuh angka 4,46 Triliun Dolar Amerika. Di tengah kemajuan perihal ekonomi tersebut, Jepang mengalami krisis dalam sektor lain: penduduk. Seiring bertumbuhnya dunia modern dan teknologi di peradaban manusia, Jepang mulai mengalami krisis penyusutan penduduk. Di mana 25,6% orang dewasa di Jepang menyatakan enggan menikah. Belum lagi jika anak mudanya ditambahkan dalam persentase tersebut.
Ketakutan akan hal tersebut dituangkan dalam cerita fiksi oleh Matsuki Ikka dalam cerita Nippon Sangoku. Meskipun dalam ceritanya, hal tersebut bukan satu-satunya alasan kenapa Jepang mengalami era sangoku (tiga negara). Melihat Jepang yang luluh lantak dalam karya itu sebenarnya menyadarkan kita pada satu hal yang luar biasa: sebuah bangsa yang besar adalah bangsa yang berani memeluk ketakutan terburuknya dan menjadikannya fiksi. Para kreator di Jepang menghargai fiksi sebagai cermin retak untuk memperingatkan diri mereka sendiri. Mereka menciptakan mimpi buruk di atas kertas agar tidak perlu terbangun dalam mimpi buruk di dunia nyata.
Lalu, kita menutup cerita tersebut, menatap keluar jendela, dan melihat ke negeri sendiri. Di sini, udaranya terasa sangat berbeda.
Jika Jepang adalah negara besar yang menciptakan fiksi untuk menyelamatkan realitasnya, Indonesia adalah negara yang justru hidup dan memabukkan dirinya dengan fiksinya sendiri. Di negeri ini, fiksi bukanlah komik atau novel yang dijual di toko buku. Fiksi kita dibacakan di mimbar-mimbar kenegaraan, disiarkan di televisi, dan digaungkan dalam pidato-pidato resmi. Kita terus-menerus dibius oleh dongeng tentang Bangsa Besar yang sudah ada di depan mata.
Pada titik ini, narasi kebesaran itu tidak lagi berfungsi sebagai cita-cita, melainkan menjelma menjadi opium dan obat tidur yang disuapkan secara paksa ke mulut masyarakat. Sedangkan seluruh aspirasi rakyat tidak lagi menjadi prioritas untuk didengarkan, karena pemimpin kita sibuk membangun pidato-pidatonya untuk didengar rakyat. Bagaimana bisa konsep negara kita kian terbalik dari yang seharusnya? Ketika seharusnya pemimpin yang mendengarkan rakyat, pemimpin kita membalikkan fakta tersebut. Sialan.
Di saat fondasi negara ini digerogoti oleh oligarki dan hukum yang tumpul, kita malah disodorkan pertunjukan ilusi. Program-program populis seperti makan bergizi gratis hingga pembentukan koperasi desa merah putih dikemas sedemikian rupa seolah-olah itu adalah solusi ajaib bagi perut rakyat, sekaligus validasi bahwa kita memang "negara besar yang peduli". Padahal, fiksi-fiksi kesejahteraan ini disebarkan menggunakan anggaran raksasa yang seharusnya—jika kita memang waras—dialokasikan untuk menambal kebobrokan sistemik yang kian akut. Uang rakyat dipakai untuk membohongi rakyat itu sendiri.
Jika kalian pernah menonton anime Nippon Sangoku, pasti akan menyadari dengan kehadiran sosok Mitsuhide Ryumon dan Aoteru Misumi. Kebijakan-kebijakan mereka selalu mengacu pada kepentingan rakyat dan kemajuan sebuah negara yang mereka ampu: Yamato. Mitsuhide Ryumon adalah jenderal perbatasan yang terus memimpin peperangan dengan negara lain ketika ancaman mulai mendekat. Ia tidak pernah sesekali mencelakakan atau membuat keputusan yang merugikan pasukannya. Bahkan ia akan ingat sampai mati nama-nama prajurit yang gugur membela negaranya. Atau Aoteru Misumi yang menggencarkan strategi militer pertanian. Di mana mereka harus terus menjaga tenaga pasukannya di tengah peperangan di segala cuaca yang dilewati.
Coba pikirkan kembali! Di cerita fiksi yang memang mengangkat tema distopia tentang kehancuran saja, masih memiliki karakter baik dan peduli. Mitsuhide Ryumon pernah mengatakan:
Yang harus kita takutkan bukanlah kematian,
melainkan gagal menjalankan hidup yang diberikan pada kita.
Tentu tidak etis ketika dikaitkan hanya dalam ranah individu. Kehidupan yang dimaksud bisa kita pasangkan pada realitas kebangsaan. Bagaimana jika pemimpin kita gagal dalam mengatur dan memajukan kehidupan (rakyat dan negara) yang diberikan padanya? Hanya karena terus terjebak dalam narasi fiksi “bangsa besar”. Seakan kemajuan dan kesejahteraan ialah hal ihwal pasti yang akan datang dengan sendirinya meskipun kebijakan-kebijakan yang berlaku saat ini sangatlah ngawur.
Kita tidak perlu meramal apakah kelak Nusantara akan terpecah belah menjadi faksi-faksi yang saling membunuh dengan pedang seperti di Nippon Sangoku. Distopia kita sudah terjadi hari ini. Sebuah realitas di mana negara rela membakar uang demi membiayai narasi bahwa kita sedang baik-baik saja, sementara keadilan dan akal sehat dipaksa melakukan efisiensi hingga mati kelaparan.
Palembang, 06 Agustus 2026.